Perdagangan
antar negara merupakan proses tukar menukar barang atau jasa antara negara yang
satu dengan negara yang lain. Perdagangan antar negara sangat dibutuhkan baik
oleh negara yang sudah maju maupun negara yang sedang berkembang karena hal itu
akan dapat mempercepat proses pembangunannya.
Bentuk-bentuk hambatan yang
terjadi dalam perdagangan antar negara, antara lain:
1. Hambatan Tarif
Merupakan
hambatan perdagangan berupa penetapan pajak atas barang-barang impor. Apabila
suatu barang impor dikenakan tarif, maka harga jual barang tersebut di dalam
negeri menjadi mahal. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan untuk membeli
barang tersebut, sehingga barang-barang hasil produksi dalam negeri lebih
banyak dinikmati oleh masyarakat. Contohnya adalah pengenaan tarif impor lebih
tinggi oleh banyak negara industri maju terhadap produk olahan yang memberikan
nilai tambah di negara berkembang. Untuk kasus kapas, berdasarkan riset IMF dan
Bank Dunia, diperkirakan harga kapas dunia bisa meningkat hingga 30 persen,
jika subsidi yang diberikan ke petani kapas AS dihapus. Ini sekaligus berarti
akan meningkatkan penerimaan ekspor kapas Afrika Barat sekitar 250 juta dollar
AS. Jumlah ini jauh lebih besar dari bantuan yang diberikan kepada Afrika Barat
setiap tahunnya dalam kaitan dengan program Inisiatif peringanan utang (debt
relief) untuk Negara-negara Miskin Pengutang Berat (HIPC).
2. Hambatan Quota
Quota termasuk jenis hambatan perdagangan luar negeri
yang lazim dan sering diterapkan oleh suatu Negara untuk membatasi masukkan
komoditi impor ke negaranya. Quota sendiri dapat diartikan sebagai tindakan
pemerintah suatu Negara dengan menentukan batas maksimal suatu komoditi impor
yang boleh masuk ke Negara tersebut. seperti halnya tarif, tindakan quota ini
tentu tidak akan menyenangkan bagi Negara pengekspornya. Indonesia sendiri
pernah menghadapi kuota import yang diterapkan oleh system perkonomian Amerika.
Sebagai contoh, Pembatasan kuantitatif yang banyak digunakan dalam berbagai
macam Perdagangan, termasuk perdagangan barang pertanian dan tekstil. Misalnya,
kuota mungkin menyatakan bahwa baju katun tidak lebih dari 500.000 atau tidak
lebih dari l00 yang dapat diimpor dalam beberapa spesifik periode waktu.
3. Hambatan
Dumping
Meskipun karakteristiknya
tidak seperti Tarif dan Quota, namun dumping sering menjadi suatu masalah bagi
suatu Negara dalam proses perdagangan luar negerinya, seperti yang dialami
baru-baru ini, dimana industry sepeda Indonesia dituduh melakukan politik
dumping. Dumping sendiri diartikan sebagai suatu tindakan dalam menetapkan
harga yang lebih murah di luar negeri dibanding harga di dalam negeri untuk
produk yang sama. Sebagai contoh, Di mana Indonesia dituduh melakukan kegiatan
dumping kertas oleh Korea Selatan, namun pada kenyataan hal itu tidak benar
dilihat dari data-data perekonomian Korea Selatan yang tidak berpengaruh sama
sekali terhadap adanya ekspor kertas ini.
4. Hambatan
Embargo
Sejarah membuktikan
bahwa suatu negara yang karena tindakannya dianggap melanggar hak asasi
manusia, melanggar wilayah kekuasaan suatu Negara, akan menerima/dikenakan
sanksi ekonomi oleh Negara yang lain (PBB). Akibat dari hambatan yang terakhir
ini biasanya lebih buruk dan meluas bagi masyarakat yang terkena sanksi ekonomi
dari pada akibat yang ditimbulkan oleh hambatan-hambatan perdagangan lainnya. Salah
satu contoh embargo adalah yang pernah diterapkan Amerika
Serikat terhadap Indonesia dari
tahun 1999 hingga 2005 dalam hal
pengadaan senjata militer akibat pelanggaran HAM yang dilakukan ABRI di Timor Timur.
Akibat dari hambatan yang terakhir ini biasanya lebih buruk dan meluas bagi
masyarakat yang terkena sanksi ekonomi dari pada akibat yang ditimbulkan oleh
hambatan-hambatan perdagangan lainnya.
Menurut saya,
banyak alasan yang mendorong pemerintah menerapkan kebijaksanaan hambatan
perdagangan, diantaranya adalah tarif dan quota disamping untuk meningkatkan
pendapatan negara dari sektor luar negeri, dipergunakan untuk lebih
menyeimbangkan keadaan neraca pembayaran yang masih defisit, untuk melindungi
industri dalam negeri yang masih dalam tahap berkembang, untuk mempertahanlan
tingkat kemakmuran yang telah dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat suatu
negara. Adapun dumping digunakan untuk memacu perkembangan ekspor lewat
kenaikan permintaan dikenakan harga yang murah tersebut. Sedangkan embargo
(sanksi ekonomi) diterapkan lebih dikarenakan untuk menyelesaikan
masalah-masalah berkaitan dengan HAM, politik, terorisme, dan keamanan
internasional.
Sumber:
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab6-peran_sektor_luar_negeri_pada_perekonomian_indonesia.pdf
Tidak ada komentar:
Posting Komentar