HUKUM ADAT MINANGKABAU

Definisi Hukum Adat

     Hukum adat merupakan perpanjangan dari adanya suatu cara berperilaku yang dilakukan oleh seorang individu yang mana jika cara itu dilakukan secara terus menerus maka akan terbentuklah suatu kebiasaan yang apabila kebiasaan tersebut diikuti oleh individu yang terdapat dalam suatu kelompok masyarakat, sehingga kelompok masyrakat tersebut mengikuti juga kebiasaan tersebut, maka kebiasaan tersebut akan menjadi suatu adat dari kelompok masyarakat tersebut. Kemudian lambat laun kelompok masyarakat itu menjadikan adat tersebut sebagai adat yang seharusnya dipakai oleh anggota masyarakat setempat, sehingga lahirlah yang dimaksud dengan hukum adat yang diterima dan harus dilaksanakan masyarakat yang bersangkutan.

     Pada umumnya, di dalam sistem hukum Indonesia tradisional terdapat hukum yang tidak tertulis serta hukum yang tidak dikodifikasikan di dalam suatu kitab undang-undang. Hukum yang tidak tertulis itu dinamakan hukum adat, yang merupakan sinonim dari pengetian hukum kebiasaan. Istilah “hukum adat” sendiri merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda adatrech, yang dipakai pertama kali oleh Snouck Hurgronje. Istilah adatrecht kemudian dikutip dan dipakai oleh Van Vollehoven sebagai istilah teknis-juridis. Dalam perundang-undangan, istilah adatrech itu baru muncul pada tahun 1920, yaitu untuk pertama kali dipakai dalam undang-undang Belanda mengenai perguruan tinggi di Belanda. Tetapi pada permulaan abad ke-20, lama sebelum dipakai dalam perundang-undangan, istilah adatrech makin sering dipakai dalam literatur (kepustakaan) tentang hukum adat, yaitu dipakai oleh Nederburgh, Juynboll, Scheuer. 

     Selain itu, istilah hukum adat juga berasal dari kata-kata Arab yaitu Huk’um yang berarti ketentuan dan Adah yang berarti kebiasaan. Jadi dapat dikatakan bahwa “hukum adat” adalah hukum kebiasaan. 

     Bagi masyarakat Indonesia, hukum yang menjadi patokan untuk berperilaku adalah hukum adat. Hukum adat dianggap sebagai aturan hidup untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dengan mempelajari hukum adat, maka kita akan memahami budaya Indonesia. Di Indonesia sendiri, terdapat sembilan belas wilayah hukum adat yang memiliki ciri-ciri khas yang memberi tanda kenal pada hukum adat wilayah yang bersangkutan. Hal ini tentunya dapat mempermudah mempelajari sistematik hukum adat itu di suatu wilayah. Sehingga kita dapat memperoleh suatu ikhtisar sistematis tentang hukum adat di Indonesia. 

Asal Usul Minangkabau

     Kerajaan Minangkabau memiliki sejumlah kisah yang panjang dimulai dari awal abad ke-7 M sejak masih berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu Budha pada masa itu. Diawali oleh Kerajaan Malayu (Melayu Tua) terletak di Muara Tembesi (kini masuk wilayah Batanghari, Jambi), berdiri sekitar Abad 6 – awal 7 M. Kemudian Kerajaan Sriwijaya Tua terletak di Muara Sabak (kini masuk masuk wilayah Tanjung Jabung, Jambi), berdiri sekitar tengah Abad 7 – awal 8. Selanjutnya Kerajaan Sriwijaya di Palembang, Sumatra Selatan pada akhir abad 7 – 11 M. Kesultanan Kuntu terletak di Kampar, sekitar Abad 14 M. Kerajaan Malayu (Melayu Muda) atau Dharmasraya terletak di Muara Jambi, abad 12-14 M. Hingga berdirinya Kerajaan Pagaruyung yang dipimpin oleh Adityawarman pada tahun 1347.

     Mengenai asal-usul nama Minangkabau, terdapat beberapa versi mengenainya, antara lain seperti yang disampaikan oleh Drs . Zuber Usman. Dalam bukunya kesusastraan lama Indonesia menyatakan bahwa dalam buku Tun Sri Lanang berjudul” Hikayat Raja Raja Pasai” disebutkan bahwa patih Gajah Mada pergi menaklukkan pulau perca dengan membawa Seekor Kerbau Hikmat yang akan diadu dengan kerbau patih sewatang perdana menteri kerajan Minangkabau. Patih sewatang menyediakan seekor anak kerbau yang kepalanya diberi tanduk dengan benda tajam dan runcing yang beberapa hari tidak diberi susu oleh induknya, waktu kerbau itu diadu anak kerbau tersebut menyeruduk ke perut kerbau besar sehingga perutnya tembus oleh tanduk yang dipasang pada anak kerbau sehingga saat itu orang orang minang bersorak manang kabau (menang kerbau), sehingga disebutlah daerah itu dengan Manangkabau yang akhirnya berubah menjadi Minangkabau.

     Lain halnya menurut tambo yang telah diterima secara turun temurun, menceritakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain (Alexander the Great) dari Macedonia. Ia memiliki tiga orang anak yaitu Maharajo Alif, Maharajo Japang dan Maharajo Dirajo yang sedang melakukan pelayaran bersama. Mereka bertiga lalu berpisah. Maharajo Alif meneruskan perjalanan ke Barat dan menjadi Raja di Bizantium, Maharajo Japang ke Timur lalu menjadi Raja di China dan Jepang. Manakala Maharajo Dirajo ke Selatan sedang perahunya terkandas di puncak Gunung Merapi karena banjir. Begitu banjir surut, dari puncak gunung Merapi yang diyakini sebagai asal alam Minangkabau turunlah rombongan Maharajo Dirajo. Ia kemudian menjadi raja dari Minangkabau. Mulanya wujud Teratak lalu berkembang menjadi Dusun lalu jadi Nagari lalu jadilah Koto dan akhirnya menjadi Luhak yang selanjutnya disebut juga dengan nama Luhak nan Tigo, yang terdiri dari Luhak Limo Puluah, Luhak Agam, dan Luhak Tanah Datar. 

     Van Vollenhoven menyatakan bahwa Minangkabau adalah salah satuadatrechkring (wilayah hukum adat) yang terdapat di wilayah Hindia Belanda, yaitu suatu wilayah yang terletak di Sumatera Tengah bagian Barat, sistem kemasyarakatan Matrilineal, mempunyai bahasa pengantar bahasa minang, sistem perkawinannya sistem sumando, sedangkan susunan kemasyarakatannya terdiri dari persekutuan hukum adat genealogis berbentuk suku, paruik, kaum yang terhimpun menjadi persekutuan hukum adat territorial yang disebut dengan nagari yang terhimpunpula kedalam luhak dan Rantau. Di samping itu Minangkabau digunakan untuk menyebut salah satu etnis darimasyarakat Indonesia, yaitu etnis Minangkabau.

Susunan Masyarakat Minangkabau

1. Masyarakat Hukum Adat

     Suasana lingkungan masyarakat Indonesia merupakan suatu persekutuan-persekutuan yang disebut sebagai persekutuan hukum. Masing-masing persekutuan hukum tersebut merupakan kesatuan yang mempunyai anggota-anggota di dalam lingkungannya, terdapat orang-orang yang berkuasa atas nama persekutuan tersebut, dan mereka memiliki hubungan yang erat antara anggota dengan kesatuannya.

     Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat territorial dan genealogis.Masyarakat hukum territorial menurut para ahli hukum adat di zaman Hindia Belanda, adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur (Ter Haar, 1960 : 17). Sedangkan, yang dimaksud dengan masyarakat hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. 

     Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia Belanda, masyarakat yang genealogis itu dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu yang bersifat patrilinial (garis keturuan bapak), matrilinial (garis keturunan ibu), dan bilateral (susunan masyarakatnya ditarik meurut garis keturunan orang tua, bapak dan ibu secara bersama-sama).

     Pada masyarakat Minangkabau, masyarakat adatnya bersifat genealogis-matrilinial. Sebagai suatu kesatuan dasar dari organisasi masyarakat Minang, terdapat suatu persekutuan hukum yang bernama paruik (satu keluarga besar). Kemudian paruik berkembang menjadi suatu suku. Pertalian yang mengikat suku hanyalah pertalian darah menurut garis ibu, sama sekali tidak terikat kepada suatu daerah tersebut. Di mana saja anggota-anggota suku itu berada, mereka tetap merasakan pertalian darah dengan segenap sanak-sanak mereka yang sesuku. Pada perkembangan selanjutnya, beberapa suku menempati suatu daerah tertentu yang bernama nagari. Di dalam nagari biasanya dijumpai sedikitnya empat buah suku. 

a. Paruik

Paruik adalah persekutuan hukum yang dapat diartikan sebagai keluarga. Dengan bertambahnya anggota, maka sebuah paruik membelah diri di dalam kesatuan-kesatuan baru yang lebih kecil yang dinamakan jurai. Walaupun pada masyarakat Minangkabau berdasarkan garis ibu, namun yang berkuasa di dalamnya selalu orang laki-laki dari garis ibu. Maka yang berkuasa di dalam jurai ialah mamak, saudara laki-laki yang tertua dari ibu. Di dalam sebuah paruik yang berkuasa juga orang laki-laki dari garis ibu yang dinamakan kapalo paruik atau biasanya disebut panghulu andiko. Kapalo paruik dipilih dari jurai yang tertua dari paruik tersebut.

b. Suku

Dari sebuah paruik kemudian berkembang menjadi suatu suku yang anggota-anggotanya satu sama lain diikat oleh pertalian darah menurut garis ibu. Orang-orang yang sesuku adalah satu keturunan menurut garis ibu, dan satu sama lain mereka merasakan dirinya berdunsanak (bersaudara). Sehingga tidak diperbolehkanlah melakukan perkawinan di dalam suku sendiri. Di Minangkabau terdapat empat buah suku asal, yaitu Koto, Piliang, Bodi, Caniago.

c. Nagari

Nagari adalah persekutuan hukum yang berdiri di atas faktor teritorial dan faktor genealogis. Di dalam nagari terdapat suatu batas-batas dan harus terdapat sekurang-kurangnya empat buah suku. Hal ini dinyatakan dalam kata adat sebagai berikut :

Nagari bakaampek suku

Nan bahindu babuah paruik

Kampuang batuo

Rumah batungganai

Datuk Katamanggunan beserta Datuk Parpatih Nan Sabatang telah membuat aturan-aturan bagi alam Minangkabau. Salah satu aturan tersebut terkenal dengan nama Nagari Nan Ampek, ada juga yang menyebutnya Koto Nan Ampek atau di perpendek menjadi Koto Ampek, yang dimaksudkan ialahTeratak (kediaman yang letaknya jauh terpencil dari kampuang atau nagari),Dusun (perkembangan dari teratak, yang pada umumnya jika telah mempunyai tiga buah suku didalamnya dinamakanlah dusun), Koto (daerah pusat yang akan berkembang menjadi suatu nagari), dan Nagari (persekutuan hukum yang dapat diumpamakan sebagai suatu kesatuan kenegaraan). 

2. Sistem Kepengurusan

     Dilihat dari sistem kepengurusan dalam pemerintahan adatnya dapat dibedakan dari dua kelarasan, yaitu laras atau lareh Bodi Caniago dan Koto Piliang. Tata adat kelarasan Bodi Caniago dihubungkan pada tokoh Datuk Parpatih Nan Sabatang, yang menunjukkan corak kepribadian Melayu yaitu pemerintahan demokrasi terbuka. Pemerintahan ini mementingkan musyawarah dan mufakat sesuai dengan peribahasa “duduk sama rendah berdiri sama tinggi”. Jadi kedudukan para penghulu andiko itu sejajar yang satu dan yang lain dalam menetapkan keputusan. Sistem pemerintahan menurut adat Bodi Caniago terdapat di daerah Agam.

     Sedangkan menurut tata adat kelarasan Koto Piliang yang dihubungkan dengan tokoh legendarisnya Datuk Katamanggunan, menunjukkan pemerintahan yang bercorak otokrasi atau demokrasi yang terkendali. Jadi, kepenghuluan di laras Koto Piliang tidak dipilih seperti di laras Bodi Caniago, mereka tetap sebagai penghulu yang turun temurun menurut sub-klennya masing-masing. Para penghulu ini tunduk kepada Penghulu Suku, dan para Penghulu Suku tunduk pada Penghulu Pucuk (Pucuk Nagari). Dalam pelaksanaan pemerintahan adat sesungguhnya bukankato mupakat para penghulu gabungan suku yang lebih besar pengaruhnya, melainkan kebijaksanaan dan tindakan yang dilakukan “Urang Ampek Jinih” (orang empat jenis), yaitu “Penghulu” (Pucuk Nagari), “Manti” sebagai penulis, “Malim”untuk urusan keagamaan, dan “Dubalang” untuk urusan keamanan dengan bantuan dan dukungan para penghulu suku. Daerah yang memakai sistem pemerintahan menurut adat Koto Piliang ada di daerah L Koto.

Adat Masyarakat Minangkabau

     Pada umumnya, di kalangan masyarakat tidak ada pembedaan antara istilah “adat” dengan “hukum adat”. Jadi dengan mengatakan “adat” berarti sudah meliputi “hukum adat”, baik adat tanpa sanksi maupun adat yang mempunyai sanksi. Di masyarakat Minangkabau terdapat empat adat yang telah dilaksanakan secara turun temurun, yaitu :

1. Adat Nan Sabana Adat (adat yang sebenarnya)

Yang dimaksud dengan adat nan sabana adat ialah segala sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak Allah SWT, jadi yang telah merupakan undang-undang alam yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah, seperti : murai bakicau (murai berkicau), jawi malanguah (sapi melenguh), dan kabau mangowek (kerbau menguek). Adat nan sabana adat ini juga dimaksudkan segala yang diterima Nabi Muhammad SAW menurut aturan-aturab yang terdapat di dalam Al-Qur’an atau disebut juga sebagai adat yang datang dari Allah SWT.

2. Adat Nan Diadatkan

Merupakan adat yang dibuat oleh orang ahli pengatur tata alam Minagkabau yaitu Datuk Ketumanggungan beserta Datuk Perpatih Nan Sabatang. Menurut anggapan rakyat adat ini juga bersifat abadi dan tak berubah-ubah seperti dalam pepatah : indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan.

Adat ini terdiri dari : Cupak nan Duo (Cupak usali dan cupak buatan); Kato nan Ampek (Kato pusako, Kato mufakat, Kato dahulu ditempati, dan Kato kemudian kato dicari); Undang-undang nan Ampek (Undang-undang luhak/rantau, Undang-undang nagari, Undang-undang di dalam nagari, Undang-undang nan duo puluah); Nagari nan Ampek ( Teratak, Dusun, Koto, Nagari).

3. Adat Nan Teradat

Merupakan kebiasaan bertingkah laku yang dipakai karena tiru-meniru di antara anggota masyarakat. Karena perilaku kebiasaan itu sudah terbiasa terpakai, maka tidak baik untuk ditinggalkan. Misalnya, dikalangan orang Minangkabau sudah teradat apabila ada kaum kerabat yang meninggal, atau untuk menyambut tamu agung, mereka berdatangan dengan berpakaian berwarna hitam.

4. Adat Istiadat

Yang dimaksud adat istiadat ialah adat sebagai aturan (kaidah) yang telah ditentukan oleh nenk moyang (leluhur), yang bagi masyarakat Minangkabau dikatakan berasal dari Ninik Katamanggungan dan Ninik Parpatih Nan Sabatang di balai Balairung Periangan Padang Panjang. Dalam hal ini adat mengandung arti kaidah-kaidah aturan kebiasaan yang berlaku tradisional sejak zaman nenek moyang hingga ke anak cucu sekarang. Aturan kebiasaan ini pada umunya tidak mudah berubah

Sumber:

https://www.academia.edu/8637096/Makalah_Hukum_Adat_Minangkabau

http://minang.wikia.com/wiki/Adat

HUKUM DAN NORMA

 HUKUM

     Hukum adalah salah satu dari norma yang ada dalam masyarakat. Norma hukum memiliki hukuman yang lebih tegas. Hukum merupakan untuk menghasilkan keteraturan dalam masyarakat, agar dapat terwujud keseimbangan dalam masyarakat dimana masyarakat tidak bisa sebebas-bebasnya dalam bermasyarakat, mesti ada batasan agar ketidakbebasan tersebut dapat menghasilkan keteraturan. Ada berbagai macam pengertian hukum menurut para ahli, tentunya untuk mengetahui seperti apa pengertian hukum yang sebenarnya maka kita bisa sembarang menafsirkan, oleh karena itu berikut informasi tentang pengertian hukum menurut para ahli:

1. Pengertian hukum menurut Drs. E.Utrecht, S.H dalam bukunya yang berjudul Pengantar dalam Hukum Indonesia (1953) mengartikan hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan untuk menertibkan kehidupan bermasyarakat dan mesti ditaati oleh seluruh anggota masyarakat karena dengan melakukan pelanggaran maka bisa menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.

2. Pengertian hukum menurut Achmad Ali adalah sekumpulan norma tentang yang mana benar dan yang salah, dengan dibuat dan diakui oleh pemerintah yang tertuang dalam tertulis maupun tidak tertulis yang berfungsi untuk mengikat dan selaras dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan terlepas dari ancaman sanksi untuk pelanggar aturan itu.

3. Pengertian hukum menurut Immanuel Kant adalah keseluruhan syarat yang memiliki kehendak bebas dari orang yang satu bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas yang dimiliki oleh orang lain, sehingga tercipta kemerdekaan dengan menuruti peraturan hukum.

4. Pengertian hukum menurut Prof. Dr. Mochtar Kusmaatmadja adalah sekumpulan kaidah dan asas yang mengontrol pergaulan hidup yang ada di masyarakat dimana bertujuan untuk menjaga ketertiban serta mencakup lembaga-lembaga dan proses yang berguna untuk mewujudkan berlakunya kaida sebagai sebuah kenyataan dalam bermasyarakat.

5. Pengertian hukum menurut J.C.T. Simorangkir adalah sebuah aturan yang memiliki sifat memaksa dan selalu menentukan perilaku manusia di lingkungan masyarakat dan lingkungan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang.

Unsur-unsur hukum

     Dari beberapa perumusan mengenai hukum yang telah diberikan oleh para ahli hukum tersebut, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa Hukum itu meliputi beberapa unsur yaitu:

a. Peraturan tentang tingkah laku atau perilaku manusia dalam pergaulan masyarakat

b. Peraturan itu diadakan oleh setiap badan-badan resmi yang berwajib

c. Peraturan itu memiliki sifat memaksa

d. Sanksi terhadap pelangggaran peraturan tersebut ialah tegas.

Ciri-ciri Hukum

     Untuk dapat mengenal hukum itu kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum yaitu:

a. adanya perintah dan atau larangan.

b. Perintah dan atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang . sehingga tata-tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang di namakan kaedah hukum.

Sifat-sifat hukum

     Agar tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah kaedah-kaedah hukum itu ditaati. Akan tetapi tidaklah semua orang mau menaati kaedah-kaedah hukum itu; dan agar supaya sesuatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi Kaedah Hukum maka peraturan hidup kemasyarakatan itu mesti diperlengkapi dengan unsur memaksa.

     Dengan demikian hukum ini memiliki sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya.

Ada beberapa jenis hukum diantaranya:

1. Hukum Materil

Hukum materil adalah tempat dari tempat dimana materiil tersebut diambil. Sumber hukum materiil ini adalah suatu aspek yang memberikan pertolongan dalam pembentukan hukum, semisal jalinan sosia, kondisi sosial ekonomis, jalinan kemampuan politik, hasil riset ilmiah, kebiasaan, perubahan internasional dan situasi geografis dan lain-lain.

2. Hukum Publik

Hukum publik adalah suatu hukum yang bertugas mengatur jalinan antara pemerintah dengan subjek hukum atau yang mengatur kepentingan masyarakat.

3. Hukum perdata

Hukum perdata merupakan salah satu bidang yang mengontrol hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum dan hubungan antara subjek hukum. Hukum perdata juga disebut sebagai hukum sipil atau hukum privat sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengontrol hal-hal yang berkaitan dengan negara dan kepentingan umum seperti politik dan pemilu, kegiatan pemerintahan, kejahatan maka hukum perdata mengatur hubungan antar penduduk atau warga negara, seperti perkawinan, perceraian, pewarisan, kegiatan usaha, harta benda dan lain-lain.

4. Hukum Formal

Hukum formal adalah suatu hukum dimana secara langsung dibentuk oleh hukum yang dapat mengikat masyarakatnya. Dikatakan sumber hukum formal karena sekedar mengingat cara untuk mana timbul hukum positif, dan dibentuk dalam hukum positif, dengan tidak lagi mempersoalkan suatu asal-usu dari apa yang ada dalam isi aturan-aturan hukum tersebut. Sumber-sumber dari hukum formal ini membentuk suatu pandangan hukum yang akan dijadikan sebagai aturan hukum dalam membentuk hukum sebagai kekuasaan yang mengikat. Jadi sumber hukum formal adalah sebab dari berlakunya aturan hukum.

5. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah suatu hukum yang mengontrol perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat pada diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang telah melakukannya dan telah memenuhi segala unsur perbuatan yang disebutkan dalam hukum pidana, uu korupsi, uu HAM dan sebagainya. Kemudian hukum pidana dikenal atas 2 jenis perbuatan yaitu pelanggaran dan kejahatan, kejahatan adalah perbuatan yang bukan hanya bertentang dengan uu melainkan juga bersebelahan dengan nilai agama, nilai moral dan keadilan di masyarakat, semisal membunuh, berzina, memperkosa, dan mencuri serta sebagainya. Sedangkan untuk pelanggaran ialah tidak memakai helem, tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendaraan.

6. Hukum tata negara

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum bawahan dan hukum atasan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu dapat menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya dan pada akhirnya dapat menentukan badan-badan dan fungsinya terhadap masing-masing yang berkuasa di dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta untuk menentukan susunan dan wewenang pada badan-badan tersebut.

Tujuan Hukum

     Didalam pergaulan suatu masyarakat itu ada berbagai macam hubungan antara setiap anggota masyarakat yakni hubungan yang ditimbulkan oleh adanya segala kepentingan dari anggota masyarakat tersebut. Dengan banyaknya dan berbagai macamnya hubungan tersebut maka para anggota masyarakat membutuhkan segala aturan yang bisa menjamin adanya keseimbangan agar didalam hubungan tersebut itu tidak terjadi lagi kekacauan yang ada dalam masyarakat. Untuk dapat menjamin adanya kelansungan terhadap keseimbangan didalam perhubungan antara setiap anggota masyarakat maka dibutuhkan segala aturan hukum yang diadakan atas keinginan dan keinsyafan dari setiap anggota masyarakat tersebut.

     Segala peraturan hukum yang memiliki sifat untuk mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk dapat patuh menaatinya, mengakibatkan adanya keseimbangan didalam setiap perhubungan yang ada didalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan itu tidak boleh bertentangan dengan adanya ketentuan-ketentuan yang muncul kemasyarakatan itu tidak boleh bertentangan pada setiap ketentuan yang didalam peraturan hukum yang berlaku didalam masyarakat. Setiap pelanggar peraturan hukum yang berlaku maka akan diberikan sanksi yang berupa seperti hukuman sebagai bentuk reaksi terhadap perbuatan yang dapat melanggar peraturan hukum yang akan dilakukannya.

     Untuk dapat menjaga agar peraturan-peraturan pada hukum tersebut dapat berlangsung secara terus menerus dan diterima oleh setiap anggota masyarakat, maka segala peraturan hukum yang telah berlaku mesti sesuai dengan dan tak boleh berlawanan dari asas-asas keadilan pada masyarakat tersebut. Dengan demikian, maka hukum tersebut bertujuan supaya dapat menjamin adanya suatu kepastian hukum yang ada didalam masyarakat dan hukum tersebut mesti juga berendikan pada keadilan yakni asas-asas keadilan yang terdapat dimasyarakat tersebut.

NORMA

     Secara umum, Pengertian norma adalah pedoman perilaku untuk melangsungkan kehidupan bersama-sama dalam suatu kelompok masyarakat. Norma dapat juga diartikan sebagai petunjuk atua patokan perilaku yang dibenarkan dan pantas dilakukan saat menjalani interaksi sosial dalam kelompok masyarakat tertentu. Perbedaan mendaasar mengenai nilai dengan norma sosial adalah jika norma sosial terdapat sanksi sosial(penghargaan maupun hukuman) untuk orang yang mematuhi atau melanggar norma. 

     Norma disebut juga dengan peraturan sosial yang sifatnya memaksa sehingga seluruh anggota masyarakat harus tunduk sesuai dengan norma-norma yang berlaku sejak lama. Norma merupakan hasil ciptaan mausia sebagai makhluk sosial. Sejarah terbentuknya norma terjadi secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma-norma tersebut disusun dan dibentuk secara sadar. Norma yang berada dalam masyarakat berisi dan terkandung tata tertip, aturan, dan petunjuk standar perilaku yang pantas atau wajar. 

Pengertian Norma Menurut Definisi Para Ahli 

1. John J. Macionis: Menurutnya norma adalah aturan-aturan dan harapan-harapan masyarakat untuk memandu perilaku anggota-anggotanya Robert Mz. Lawang: Pengertian norma menurut Robert Mz. 2. Lawang adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan baik dan pantas sehingga sejumlah angggapan yang baik dan perlu dihargai sebagaimana mestinya

3. Hans Kelsen: Menurut Hans Kelsen, pengertian norma adalah perintah yang tidak personal dan anonim 

4. Soerjono Soekano: Pengertian norma menurut soerjono soekanto adalah suatu perangkat agar hubungan antar masyarakat terjalin dengan baik. 

5. Isworo Hadi Wiyono: Pengertian norma menurut Isworo Hadi Wiyono bahwa norma adalah peraturan atau petunjuk hidup yang memberi ancar-ancar perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perubatan mana yang harus dihindari. 

6. Antony Gidden: Menurut Antony Gidden bahwa pengertian norma adalah prinsip atau aturan konkret yang seharusnya diperhatikan oleh masyarakat. 

Macam Macam Norma

Macam macam norma dapat dibagi berdasarkan sifatnya norma tersebut, daya atau kekuatan pengikatnya norma tersebut dan macam macam norma yang berlaku di dalam sosial masyarakat.

1. Macam macam norma berdasarkan sifatnya 

a. Norma Formal adalah aturan dan ketentuan dalam kehidupan bermasyarakat yang ada ataupun dibuat oleh lembaga lembaga dan institusi yang bersifat formal atau resmi. Dengan kata lain, norma formal memiliki kepercayaan lebih tinggi tentang kemampuannya dalam mengatur kehidupan bermasyarakat karena dibuat oleh lembaga lembaga formal. Norma formal contohnya konstitusi, surat keputusan, peraturan pemerintah, perintah presiden.

b. Norma Non formal adalah aturan dan ketentuan ketentuan dalam hidup bermasyarakat yang tidak diketahui bagaimana dan siapa yang menerangkan norma tersebut. Ciri norma non formal tersebut adalah tidak tertulis atau bilapun tertulis hanya sebagai karya sastra, bukan dalam bentuk aturan baku yang disertakan dengan pembuat aturan tersebut. Selain itu, norma non-formal memiliki jumlah yang lebih banyak dikarenakan banyaknya variabel yang ada dalam norma non-formal.

2. Berikut 6 macam macam norma menurut daya pengikatnya:

a. Norma cara atau usage

Norma cara atau usage adalah satu dari 6 norma yang memiliki daya pengikat yang sangat lemah dikarenakan bersifat individualis dan sanksi yang diberikan bagi anggota masyarakat yang melanggar norma cara terbilang cukup ringan yaitu hanya cemohan dan celaan atau ejekan. Contoh dari norma cara adalah cara seorang dalam masyarakat dalam menulis, umumnya ada yang menggunakan tangan kanan dan ada juga yang menggunakan tangan kiri.

b. Norma Adat Istiadat (Custom)

Pengertian norma adat istiadat atau custom adalah tata kelakukan yang kekal dan terintegrasi kuat dengan pola pola perilaku masyarakat. Sanksi yang diberikan bagi pelanggaran terhadap norma adat istiadat bervariasi mulai dari pengucilan, membayar denda, dan banyak sanksi lain yang ditentukan oleh aturan aturan adat istiadat yang dimiliki suatu masyarakat.

c. Norma Kebiasaan (Folkways)

Pengertian norma kebiasaan adalah pedoman tentang cara cara berbuat yang diperoleh dari perbuatan yang diulang ulang dalam bentuk sama oleh banyak orang dan menyukai perbuatan tersebut. Sanksi yang ada bagi pelanggar norma kebiasaan adalah celaan dan hukuman ringan.

d. Norma Hukum (Laws)

Pengertian norma hukum adalah pedoman atau ketentuan hukum yang mengatur individu dalam masyarakat yang tertulis ataupun tidak tertulis yang dicirikan oleh adanya penegak hukum dan adanya sanksi yang bersifat menertibkan dan menyadarkan pelaku pelanggar norma hukum. Contoh norma hukum seperti Undang Undang tentang Pers 

e. Norma tata kelakukan atau norma mores

Pengertian norma tata kelakuan adalah pedoman untuk anggota masyarakat yang ada karena adanya ajaran ajaran agama, akhlak, filsafat ataupun kebudayaan yang mengatur. Sanksi tata kelakuan juga terbilang ringan yaitu dengan membayar denda ataupun hanya bersanksi perasaan berdosa.

f. Norma mode atau norma fashion

Pengertian norma fashion adalah norma yang ada karena hadirnya cara dan gaya anggota dalam masyarakat yang cenderung berubah, bersifat baru dan cenderung diikuti masyarakat. Norma fashion ini berhubungan erat dengan sandang pangan yang berlaku saat itu seperti pakaian, potongan rambut, mobil dan lainnya yang menghias anggota masyarakat. 

Sumber:

http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-dan-norma/

http://informasiana.com/pengertian-hukum-dan-tujuan-hukum/#

http://www.apapengertianahli.com/2015/07/pengertian-norma--macam-macam-norma-perbedaan.html