Definisi Hukum Adat
Hukum adat merupakan perpanjangan dari adanya suatu cara berperilaku yang dilakukan oleh seorang individu yang mana jika cara itu dilakukan secara terus menerus maka akan terbentuklah suatu kebiasaan yang apabila kebiasaan tersebut diikuti oleh individu yang terdapat dalam suatu kelompok masyarakat, sehingga kelompok masyrakat tersebut mengikuti juga kebiasaan tersebut, maka kebiasaan tersebut akan menjadi suatu adat dari kelompok masyarakat tersebut. Kemudian lambat laun kelompok masyarakat itu menjadikan adat tersebut sebagai adat yang seharusnya dipakai oleh anggota masyarakat setempat, sehingga lahirlah yang dimaksud dengan hukum adat yang diterima dan harus dilaksanakan masyarakat yang bersangkutan.
Pada umumnya, di dalam sistem hukum Indonesia tradisional terdapat hukum yang tidak tertulis serta hukum yang tidak dikodifikasikan di dalam suatu kitab undang-undang. Hukum yang tidak tertulis itu dinamakan hukum adat, yang merupakan sinonim dari pengetian hukum kebiasaan. Istilah “hukum adat” sendiri merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda adatrech, yang dipakai pertama kali oleh Snouck Hurgronje. Istilah adatrecht kemudian dikutip dan dipakai oleh Van Vollehoven sebagai istilah teknis-juridis. Dalam perundang-undangan, istilah adatrech itu baru muncul pada tahun 1920, yaitu untuk pertama kali dipakai dalam undang-undang Belanda mengenai perguruan tinggi di Belanda. Tetapi pada permulaan abad ke-20, lama sebelum dipakai dalam perundang-undangan, istilah adatrech makin sering dipakai dalam literatur (kepustakaan) tentang hukum adat, yaitu dipakai oleh Nederburgh, Juynboll, Scheuer.
Selain itu, istilah hukum adat juga berasal dari kata-kata Arab yaitu Huk’um yang berarti ketentuan dan Adah yang berarti kebiasaan. Jadi dapat dikatakan bahwa “hukum adat” adalah hukum kebiasaan.
Bagi masyarakat Indonesia, hukum yang menjadi patokan untuk berperilaku adalah hukum adat. Hukum adat dianggap sebagai aturan hidup untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dengan mempelajari hukum adat, maka kita akan memahami budaya Indonesia. Di Indonesia sendiri, terdapat sembilan belas wilayah hukum adat yang memiliki ciri-ciri khas yang memberi tanda kenal pada hukum adat wilayah yang bersangkutan. Hal ini tentunya dapat mempermudah mempelajari sistematik hukum adat itu di suatu wilayah. Sehingga kita dapat memperoleh suatu ikhtisar sistematis tentang hukum adat di Indonesia.
Asal Usul Minangkabau
Kerajaan Minangkabau memiliki sejumlah kisah yang panjang dimulai dari awal abad ke-7 M sejak masih berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu Budha pada masa itu. Diawali oleh Kerajaan Malayu (Melayu Tua) terletak di Muara Tembesi (kini masuk wilayah Batanghari, Jambi), berdiri sekitar Abad 6 – awal 7 M. Kemudian Kerajaan Sriwijaya Tua terletak di Muara Sabak (kini masuk masuk wilayah Tanjung Jabung, Jambi), berdiri sekitar tengah Abad 7 – awal 8. Selanjutnya Kerajaan Sriwijaya di Palembang, Sumatra Selatan pada akhir abad 7 – 11 M. Kesultanan Kuntu terletak di Kampar, sekitar Abad 14 M. Kerajaan Malayu (Melayu Muda) atau Dharmasraya terletak di Muara Jambi, abad 12-14 M. Hingga berdirinya Kerajaan Pagaruyung yang dipimpin oleh Adityawarman pada tahun 1347.
Mengenai asal-usul nama Minangkabau, terdapat beberapa versi mengenainya, antara lain seperti yang disampaikan oleh Drs . Zuber Usman. Dalam bukunya kesusastraan lama Indonesia menyatakan bahwa dalam buku Tun Sri Lanang berjudul” Hikayat Raja Raja Pasai” disebutkan bahwa patih Gajah Mada pergi menaklukkan pulau perca dengan membawa Seekor Kerbau Hikmat yang akan diadu dengan kerbau patih sewatang perdana menteri kerajan Minangkabau. Patih sewatang menyediakan seekor anak kerbau yang kepalanya diberi tanduk dengan benda tajam dan runcing yang beberapa hari tidak diberi susu oleh induknya, waktu kerbau itu diadu anak kerbau tersebut menyeruduk ke perut kerbau besar sehingga perutnya tembus oleh tanduk yang dipasang pada anak kerbau sehingga saat itu orang orang minang bersorak manang kabau (menang kerbau), sehingga disebutlah daerah itu dengan Manangkabau yang akhirnya berubah menjadi Minangkabau.
Lain halnya menurut tambo yang telah diterima secara turun temurun, menceritakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain (Alexander the Great) dari Macedonia. Ia memiliki tiga orang anak yaitu Maharajo Alif, Maharajo Japang dan Maharajo Dirajo yang sedang melakukan pelayaran bersama. Mereka bertiga lalu berpisah. Maharajo Alif meneruskan perjalanan ke Barat dan menjadi Raja di Bizantium, Maharajo Japang ke Timur lalu menjadi Raja di China dan Jepang. Manakala Maharajo Dirajo ke Selatan sedang perahunya terkandas di puncak Gunung Merapi karena banjir. Begitu banjir surut, dari puncak gunung Merapi yang diyakini sebagai asal alam Minangkabau turunlah rombongan Maharajo Dirajo. Ia kemudian menjadi raja dari Minangkabau. Mulanya wujud Teratak lalu berkembang menjadi Dusun lalu jadi Nagari lalu jadilah Koto dan akhirnya menjadi Luhak yang selanjutnya disebut juga dengan nama Luhak nan Tigo, yang terdiri dari Luhak Limo Puluah, Luhak Agam, dan Luhak Tanah Datar.
Van Vollenhoven menyatakan bahwa Minangkabau adalah salah satuadatrechkring (wilayah hukum adat) yang terdapat di wilayah Hindia Belanda, yaitu suatu wilayah yang terletak di Sumatera Tengah bagian Barat, sistem kemasyarakatan Matrilineal, mempunyai bahasa pengantar bahasa minang, sistem perkawinannya sistem sumando, sedangkan susunan kemasyarakatannya terdiri dari persekutuan hukum adat genealogis berbentuk suku, paruik, kaum yang terhimpun menjadi persekutuan hukum adat territorial yang disebut dengan nagari yang terhimpunpula kedalam luhak dan Rantau. Di samping itu Minangkabau digunakan untuk menyebut salah satu etnis darimasyarakat Indonesia, yaitu etnis Minangkabau.
Susunan Masyarakat Minangkabau
1. Masyarakat Hukum Adat
Suasana lingkungan masyarakat Indonesia merupakan suatu persekutuan-persekutuan yang disebut sebagai persekutuan hukum. Masing-masing persekutuan hukum tersebut merupakan kesatuan yang mempunyai anggota-anggota di dalam lingkungannya, terdapat orang-orang yang berkuasa atas nama persekutuan tersebut, dan mereka memiliki hubungan yang erat antara anggota dengan kesatuannya.
Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat territorial dan genealogis.Masyarakat hukum territorial menurut para ahli hukum adat di zaman Hindia Belanda, adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur (Ter Haar, 1960 : 17). Sedangkan, yang dimaksud dengan masyarakat hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.
Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia Belanda, masyarakat yang genealogis itu dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu yang bersifat patrilinial (garis keturuan bapak), matrilinial (garis keturunan ibu), dan bilateral (susunan masyarakatnya ditarik meurut garis keturunan orang tua, bapak dan ibu secara bersama-sama).
Pada masyarakat Minangkabau, masyarakat adatnya bersifat genealogis-matrilinial. Sebagai suatu kesatuan dasar dari organisasi masyarakat Minang, terdapat suatu persekutuan hukum yang bernama paruik (satu keluarga besar). Kemudian paruik berkembang menjadi suatu suku. Pertalian yang mengikat suku hanyalah pertalian darah menurut garis ibu, sama sekali tidak terikat kepada suatu daerah tersebut. Di mana saja anggota-anggota suku itu berada, mereka tetap merasakan pertalian darah dengan segenap sanak-sanak mereka yang sesuku. Pada perkembangan selanjutnya, beberapa suku menempati suatu daerah tertentu yang bernama nagari. Di dalam nagari biasanya dijumpai sedikitnya empat buah suku.
a. Paruik
Paruik adalah persekutuan hukum yang dapat diartikan sebagai keluarga. Dengan bertambahnya anggota, maka sebuah paruik membelah diri di dalam kesatuan-kesatuan baru yang lebih kecil yang dinamakan jurai. Walaupun pada masyarakat Minangkabau berdasarkan garis ibu, namun yang berkuasa di dalamnya selalu orang laki-laki dari garis ibu. Maka yang berkuasa di dalam jurai ialah mamak, saudara laki-laki yang tertua dari ibu. Di dalam sebuah paruik yang berkuasa juga orang laki-laki dari garis ibu yang dinamakan kapalo paruik atau biasanya disebut panghulu andiko. Kapalo paruik dipilih dari jurai yang tertua dari paruik tersebut.
b. Suku
Dari sebuah paruik kemudian berkembang menjadi suatu suku yang anggota-anggotanya satu sama lain diikat oleh pertalian darah menurut garis ibu. Orang-orang yang sesuku adalah satu keturunan menurut garis ibu, dan satu sama lain mereka merasakan dirinya berdunsanak (bersaudara). Sehingga tidak diperbolehkanlah melakukan perkawinan di dalam suku sendiri. Di Minangkabau terdapat empat buah suku asal, yaitu Koto, Piliang, Bodi, Caniago.
c. Nagari
Nagari adalah persekutuan hukum yang berdiri di atas faktor teritorial dan faktor genealogis. Di dalam nagari terdapat suatu batas-batas dan harus terdapat sekurang-kurangnya empat buah suku. Hal ini dinyatakan dalam kata adat sebagai berikut :
Nagari bakaampek suku
Nan bahindu babuah paruik
Kampuang batuo
Rumah batungganai
Datuk Katamanggunan beserta Datuk Parpatih Nan Sabatang telah membuat aturan-aturan bagi alam Minangkabau. Salah satu aturan tersebut terkenal dengan nama Nagari Nan Ampek, ada juga yang menyebutnya Koto Nan Ampek atau di perpendek menjadi Koto Ampek, yang dimaksudkan ialahTeratak (kediaman yang letaknya jauh terpencil dari kampuang atau nagari),Dusun (perkembangan dari teratak, yang pada umumnya jika telah mempunyai tiga buah suku didalamnya dinamakanlah dusun), Koto (daerah pusat yang akan berkembang menjadi suatu nagari), dan Nagari (persekutuan hukum yang dapat diumpamakan sebagai suatu kesatuan kenegaraan).
2. Sistem Kepengurusan
Dilihat dari sistem kepengurusan dalam pemerintahan adatnya dapat dibedakan dari dua kelarasan, yaitu laras atau lareh Bodi Caniago dan Koto Piliang. Tata adat kelarasan Bodi Caniago dihubungkan pada tokoh Datuk Parpatih Nan Sabatang, yang menunjukkan corak kepribadian Melayu yaitu pemerintahan demokrasi terbuka. Pemerintahan ini mementingkan musyawarah dan mufakat sesuai dengan peribahasa “duduk sama rendah berdiri sama tinggi”. Jadi kedudukan para penghulu andiko itu sejajar yang satu dan yang lain dalam menetapkan keputusan. Sistem pemerintahan menurut adat Bodi Caniago terdapat di daerah Agam.
Sedangkan menurut tata adat kelarasan Koto Piliang yang dihubungkan dengan tokoh legendarisnya Datuk Katamanggunan, menunjukkan pemerintahan yang bercorak otokrasi atau demokrasi yang terkendali. Jadi, kepenghuluan di laras Koto Piliang tidak dipilih seperti di laras Bodi Caniago, mereka tetap sebagai penghulu yang turun temurun menurut sub-klennya masing-masing. Para penghulu ini tunduk kepada Penghulu Suku, dan para Penghulu Suku tunduk pada Penghulu Pucuk (Pucuk Nagari). Dalam pelaksanaan pemerintahan adat sesungguhnya bukankato mupakat para penghulu gabungan suku yang lebih besar pengaruhnya, melainkan kebijaksanaan dan tindakan yang dilakukan “Urang Ampek Jinih” (orang empat jenis), yaitu “Penghulu” (Pucuk Nagari), “Manti” sebagai penulis, “Malim”untuk urusan keagamaan, dan “Dubalang” untuk urusan keamanan dengan bantuan dan dukungan para penghulu suku. Daerah yang memakai sistem pemerintahan menurut adat Koto Piliang ada di daerah L Koto.
Adat Masyarakat Minangkabau
Pada umumnya, di kalangan masyarakat tidak ada pembedaan antara istilah “adat” dengan “hukum adat”. Jadi dengan mengatakan “adat” berarti sudah meliputi “hukum adat”, baik adat tanpa sanksi maupun adat yang mempunyai sanksi. Di masyarakat Minangkabau terdapat empat adat yang telah dilaksanakan secara turun temurun, yaitu :
1. Adat Nan Sabana Adat (adat yang sebenarnya)
Yang dimaksud dengan adat nan sabana adat ialah segala sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak Allah SWT, jadi yang telah merupakan undang-undang alam yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah, seperti : murai bakicau (murai berkicau), jawi malanguah (sapi melenguh), dan kabau mangowek (kerbau menguek). Adat nan sabana adat ini juga dimaksudkan segala yang diterima Nabi Muhammad SAW menurut aturan-aturab yang terdapat di dalam Al-Qur’an atau disebut juga sebagai adat yang datang dari Allah SWT.
2. Adat Nan Diadatkan
Merupakan adat yang dibuat oleh orang ahli pengatur tata alam Minagkabau yaitu Datuk Ketumanggungan beserta Datuk Perpatih Nan Sabatang. Menurut anggapan rakyat adat ini juga bersifat abadi dan tak berubah-ubah seperti dalam pepatah : indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan.
Adat ini terdiri dari : Cupak nan Duo (Cupak usali dan cupak buatan); Kato nan Ampek (Kato pusako, Kato mufakat, Kato dahulu ditempati, dan Kato kemudian kato dicari); Undang-undang nan Ampek (Undang-undang luhak/rantau, Undang-undang nagari, Undang-undang di dalam nagari, Undang-undang nan duo puluah); Nagari nan Ampek ( Teratak, Dusun, Koto, Nagari).
3. Adat Nan Teradat
Merupakan kebiasaan bertingkah laku yang dipakai karena tiru-meniru di antara anggota masyarakat. Karena perilaku kebiasaan itu sudah terbiasa terpakai, maka tidak baik untuk ditinggalkan. Misalnya, dikalangan orang Minangkabau sudah teradat apabila ada kaum kerabat yang meninggal, atau untuk menyambut tamu agung, mereka berdatangan dengan berpakaian berwarna hitam.
4. Adat Istiadat
Yang dimaksud adat istiadat ialah adat sebagai aturan (kaidah) yang telah ditentukan oleh nenk moyang (leluhur), yang bagi masyarakat Minangkabau dikatakan berasal dari Ninik Katamanggungan dan Ninik Parpatih Nan Sabatang di balai Balairung Periangan Padang Panjang. Dalam hal ini adat mengandung arti kaidah-kaidah aturan kebiasaan yang berlaku tradisional sejak zaman nenek moyang hingga ke anak cucu sekarang. Aturan kebiasaan ini pada umunya tidak mudah berubah
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar